jump to navigation

Gender dalam Praktek Ekonomi Politik Internasional dan Keamanan Global (Bagian 2 dari 3) January 3, 2010

Posted by Athiqah Nur Alami in Gender, International Relations.
Tags: , , , ,
trackback

Isu ekonomi politik internasional yang berimplikasi pada kondisi perempuan dan relasi gender juga terjadi ketika perempuan terlibat dalam industri turisme seks (sex tourism industry) yang mengglobal. Industri yang seringkali dianggap sebagai hidden aspect dari globalisasi ini dalam konteks tertentu telah merugikan perempuan secara sosial ekonomi. Kebanyakan perempuan yang terlibat dalam industri ini adalah korban dari kejahatan transnasional seperti human trafficking atau penjualan manusia. Mereka merupakan korban dari iming-iming kesempatan kerja yang lebih baik di luar negeri dan mereka diselundupkan dan dijual dalam perjalanan menuju negara yang dijanjikan.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua perempuan yang terlibat dalam industri ini adalah ”korban”. Tidak sedikit perempuan yang secara sadar dan sukarela bekerja dan mengadu nasib dalam industri seks ini karena keuntungan ekonomi yang menggiurkan. Perbedaan motivasi inilah yang melatarbelakangi perbedaan cara pandang para ilmuan feminis ketika melihat isu ini.

Feminis radikal berargumen bahwa prostitusi baik secara paksa (melalui trafficking) dan sukarela adalah bentuk ekploitasi seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu perempuan adalah korban ekploitasi yang harus diselamatkan dalam industri seks ini. Berlawanan dengan pendapat ini, feminis dari pekerja seks bersikukuh bahwa prostitusi harus dilihat sebagai salah satu bentuk mata pencahariaan dan perlu diberikan penghargaan yang sama dengan jenis pekerjaan lain. Feminis aliran ini lebih menuntut pada terpenuhinya hak dan kewajiban para pekerja seks layaknya pekerja di sektor lainnya. Namun dalam perkembangannya saat ini, persoalan (sex) trafficking lebih menjadi isu utama dalam praktek ekonomi politik internasional yang berimplikasi negatif terhadap kondisi perempuan.

Studi tentang sex trafficking yang mencuat pada tahun 2000an memberi perhatian pada fakta akan peran aktivitas peacekeeping dalam menyuburkan industri ini. Terkait dengan isu ini, Marting Vanderberg selaku Director of the Women’s Project for Human Rights Watch menuturkan bahwa “[Sex trafficking is the] dirty secret of UN intervention around the world – the nasty underbelly that no one wants to confront.” Senada dengan pendapat ini, kantor berita the Associated Press (AP) di Eropa Timur juga melaporkan bahwa para pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara rahasia telah memalsukan dokumen untuk menyelundupkan perempuan, membantu transportasi illegal bagi mereka melalui berbagai checkpoints perbatasan untuk masuk ke Bosnia, dan menyuap para pemilik klub-klub seks.

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa sex trafficking sebagai suatu industri besar ternyata telah mencederai misi “suci” para penjaga perdamaian PBB dan melanggar mandat Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mewujudkan perdamaian di daerah konflik. Terkait dengan hal ini, Agathangelou dan Ling menilai para penjaga perdamaian PBB tersebut telah mengeksploitasi berbagai sumber daya yang mereka miliki sebagai seorang penjaga perdamaian dengan cara memanfaatkan goodwill dari masyarakat demi memuaskan syahwat mereka dan memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini dan situasi secara umum, isu sex trafficking dengan modus ini semakin memperluas penyebaran sexually-transmitted diseases (STDs) atau penyakit seksual menular yang mengancam keamanan global (global security).

Persoalan industri seks yang dikaitkan dengan keamanan global tidak hanya berimplikasi secara sosial ekonomi bagi perempuan tapi juga pada munculnya isu kesehatan global (global health). Meningkatnya peredaran virus HIV/AIDS serta potensi penyakit lainnya di banyak negara baik melalui industri seks dan aktivitas peacekeeping telah mengancam kesehatan perempuan sebagai pelaku maupun obyek dari aktivitas tersebut. Padahal mewujudkan kesehatan global di kalangan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan, menurut Gupta, ketidaksetaraan gender berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan perempuan akan suatu penyakit sehingga menyebabkan terjadinya epidemik penyakit.

Lebih lanjut Gupta menjelaskan konsep ketidaksetaraan gender ini ke dalam dua aspek yaitu ketidaksetaraan dalam hal akses pada sumber daya dan asset ekonomi serta norma-norma gender dalam seksualitas. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, khususnya di lingkungan kerja, diantaranya disebabkan oleh kebijakan restrukturisasi global yang telah memiskinkan perempuan. Persoalannya restrukturisasi yang mempekerjakan perempuan secara kuantitas tidak disertai peningkatan kualitas lingkungan kerja yang mestinya memperhatikan standar kesehatan.

Dalam kasus industri elektronika di Thailand misalnya, sebuah studi menemukan bahwa gambaran lingkungan kerja sangat jauh dari bersih dan tidak bebas polusi. Para pekerja perempuan dihadapkan pada berbagai bahan-bahan beracun yang memiliki efek kompleks dan kronis bagi kesehatan mereka, termasuk yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi mereka. Rendahnya kemampuan ekonomi perempuan juga mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mengakses informasi dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, ketidaksetaraan dalam relasi gender juga terlihat dalam hal norma-norma seksualitas, khususnya dalam hubungan suami dan istri. Dalam banyak kasus, Gupta mengamati bahwa lemahnya posisi tawar perempuan akibat norma-norma sosial yang menggariskan bahwa “perempuan baik” adalah perempuan yang menerima dan pasif dalam interaksi seksual akan mempengaruhi kemampuan perempuan untuk menegosiasikan interaksi seksual yang aman baginya. Kondisi ini semakin didukung oleh karakter maskulinitas laki-laki yang merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang seks, sehingga mencegah mereka untuk mencari informasi tentang bentuk perilaku seks yang aman. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan global, khususnya dalam isu kesehatan perempuan berasal dari faktor internal (keluarga) dan eksternal (masyarakat), sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Isu keamanan global yang juga memiliki implikasi gender adalah terkait dengan globalisasi aktivitas militer. Meningkatnya militerisme global pasca tragedi 9/11 yang ditandai dengan invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Afganistan dan Iraq telah menciptakan konstruksi identitas negara yang dikaitkan dengan karakter maskulin dan feminin.

Laura J. Shepherd, dalam studinya tentang konstruksi identitas gender dalam diskursus bahasa yang digunakan George W. Bush sebelum melancarkan invasinya ke Afganistan, menemukan bahwa Bush telah mengkonstruksi identitas maskulinitas Amerika Serikat (AS) sebagai ”the Ordinary Decent Citizen” dan ”the Figure of Authority”. Identitas maskulin yang pertama mengacu pada identitas manusia biasa ketika menggambarkan identitas AS yaitu karakteristik dan perilaku laki-laki yang memiliki nasionalisme tinggi dan solider terhadap rekan-rekannya. Sementara itu konsep yang kedua mengacu pada konstruksi identitas maskulin yang merasa memiliki otoritas sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mempertahankan nilai-nilai barat, seperti sikap dalam melindungi perempuan.

Militerisme global yang memiliki implikasi gender tidak hanya terlihat dalam konstruksi identitas negara tapi juga pada terciptanya ”gendered empire” bentuk baru dalam masyarakat pascakonflik. Masih dalam kasus invasi di Afghanistan misalnya, Enloe mengamati bahwa American empire dengan maskulinitasnya telah muncul di berbagai tempat di Afghanistan, termasuk di tempat praktek prostitusi. Indikasi menguatnya maskulinitas juga terlihat dalam isu ketidaksetaraan gender dalam pembangunan pascakonflik. Kebijakan pembangunan pascakonflik seringkali mengabaikan aspirasi perempuan, padahal kaum perempuan juga memiliki kontribusi dalam upaya penghentian konflik. Di dalam formasi the Iraqi Governing Council, misalnya, terpilihnya tiga orang perempuan dari 25 orang anggotanya menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan dalam perumusan kebijakan bagi pemerintahan Iraq yang baru. Akibatnya, kebutuhan dan pengalaman perempuan sebagai bagian dari masyarakat Iraq belum terakomodasi dengan baik.

Situasi konflik bersenjata dan perang juga memiliki implikasi gender dalam hal keterlibatan perempuan sebagai pejuang untuk membela tanah airnya. Perempuan di negara-negara Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika dan Timur Tengah telah menorehkan sejarah panjang akan keterlibatan mereka dalam berperang bersama kaum laki-laki. Tidak hanya berperan dalam menjalankan ”feminised tasks” seperti pelayanan dapur umum dan medis, para perempuan juga tidak jarang terjun dalam pertempuran langsung (direct combat) bahkan sebagai martir dalam berbagai aksi bunuh diri, seperti terlihat di Palestina. Kondisi ini menunjukkan bahwa asumsi feminisasi dalam aktivitas peace-building tidak sepenuhnya relevan, karena dalam konteks tertentu perempuan turut berkontribusi sebagai aktor atau combatants dalam situasi konflik. (Bersambung ke bagian 3..)

References:

Agathangelou, Anna M. dan L.H.M. Ling, “Desire Industries: Sex Trafficking, UN Peacekeeping, and the Neo-Liberal World Order”, Brown Journal of World Affairs 10/1 (2003): 133-148.

Barry, Kathleen, “Female Sexual Slavery”, 1984, New York: NYU Press.

Bindman, Jo dan Jo Doezema, 1997, “Redefining Prostitution as Sex Work on the International Agenda”, London: Anti-Slavery International.

Chapkins, Wendy, 1997, “Live Sex Acts: Women Performing Erotic Labour”, London & New York: Routledge.

Delacoste, Frederique dan Priscilla Alexander (eds), 1987, “Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry”, Pittsburg: Clay Press.

Domi, T., “UN Prostitution Scandal: the UN Mission in Bosnia Comes under Fire for Allegedly Trying to Cover up a Prostitution Scandal”, Institute for War and Peace Reporting, 21 July 2000.

Enloe, Cynthia, “Updating the Gendered Empire: Where are the Women in Occupied Afghanistan and Iraq” dalam Cynthia Enloe (ed), The Curious Feminist, Berkeley: University of California Press.

Gupta, Geeta Rao, “Globalization, Women and the HIV/AID epidemic”, Peace Review 16/1 (2004): 79-83.

Kole, William J. dan Aida Cerkez-Robinson, “UN Police Accussed of Involvement in Prostitution in Bosnia”, Associated Press, 28 Juni 2001.

Shepherd, Laura J., “Veiled References: Constructions of Gender in the Bush Administration Discourse on the Attacks on Afghanistan post-9/11”, International Feminist Journal of Politics 8/1(2006): 19-41.

Theobald, S., “Community Responses to the Electronic Industry in Thailand”, Development 42/4 (1999): 126-129.

©athiqahnuralami.wordpress.com, 2010.

Protected by Copyscape Online Copyright Protection Checker

Comments»

1. aurel - January 27, 2010

mbak..saya tertarik dengan artikel mbak dan da keinginan untuk mengangkat kasus human trafficking ini sebagai penelitian akhir,,tapi saya ingin menghubungkannya dengan kebijakan ekonomi politik suatu negara,,menurut mbak,,bagaimana cara melihat human trafficking dari sudut pandang kebijakan ekonomi politik..mohon sarannya..

2. Athiqah Nur Alami - January 29, 2010

Mba Aurel, silakan mengontak saya via email untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: